TékenAja! Blog

KOMINFO

3 years ago | On September 28, 2021 at 8:59 am

KOMINFO merupakan singkatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan peraturan terkait komunikasi dan teknologi informasi di dalam negeri. KOMINFO juga berperan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan hadir sebagai pelopor nasional penyelenggara sertifikasi elektronik yang langsung dikelola oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan desiminasi informasi.

Kini Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) hadir sebagai pelopor nasional penyelenggara sertifikasi elektronik yang langsung dikelola oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. PSrE bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikasi elektronik termasuk layanan tanda tangan digital yang efisien, terpercaya, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia, terutama untuk ekosistem dalam industri keuangan dan transaksi e-commerce.

Dengan adanya PSrE diharapkan semua masyarakat termasuk UMKM online dan perusahaan teknologi Indonesia dapat memanfaatkan bisnis digitalisasi mereka secara lebih optimal karena PSrE hadir untuk menciptakan keamanan nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan transaksi keuangan dan perjanjian di dunia digital. Selain rasa aman dan rasa percaya, PSrE hadir sebagai upaya dan langkah strategis untuk memproteksi penggunaan transaksi online dari fraud dan pemalsuan data.

Di Indonesia, tanda tangan digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk tanda tangan digital di negara tersebut, dan mengakui sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi terakreditasi sebagai bukti sah keaslian dan integritas dokumen elektronik.

PSrE Indonesia menganut prinsip satu induk dan wajib mendapatkan  pengakuan dari Menteri dengan berinduk  kepada PSrE induk yang diselenggarakan  oleh Menteri.

Penyelenggara Sertifikat Elektronik Induk atau Certification Authority (CA) menjadi induk bagi PSrE Indonesia. PSrE Induk dibentuk dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 yang menganut sistem satu induk dan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Apa itu PSrE, Sertifikat Elektronik dan Tanda tangan elektronik ?

• Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
• Sertifikat Elektronik adalah Sertifikat Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 
• Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Singkatnya, PSrE berperan penting dalam pengaturan tanda tangan digital dan sertifikat elektronik di Indonesia. Ini mengakreditasi otoritas sertifikasi dan mengawasi penerapan tanda tangan dan sertifikat elektronik sesuai dengan kerangka hukum negara.

Penjelasan tentang Sertifikat Elektronik Pasal 51 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
2. Pengguna Sistem Elektronik  dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik.
3. Untuk memiliki Sertifikat Elektronik,  Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengguna Sistem Elektronik harus  mengajukan permohonan kepada  PSrE Indonesia.
4. Dalam hal diperlukan, Kementerian  atau Lembaga dapat mewajibkan  Pengguna Sistem Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik dalam  Transaksi Elektronik.

Layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik antara lain:

1. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
2. Segel elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik yang digunakan oleh Badan Usaha atau Instansi untuk menjamin keaslian dan integritas dari suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.
3. Penanda waktu elektronik merupakan penanda yang mengikat antara waktu dan tanggal dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan menggunakan metode yang andal.
4. Layanan pengiriman elektronik tercatat merupakan layanan yang menyediakan pengiriman Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan memberikan bukti terkait pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan melindungi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan dari risiko kehilangan, pencurian, kerusakan, atau pembahan yang tidak sah.
5. Autentikasi situs web adalah layanan yang mengidentifikasi pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke Orang atau Badan Usaha yang menerima Sertifikat Elektronik situs web dengan menggunakan metode yang andal.
6. Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/ atau segel elektronik merupakan layanan yang menjamin kekuatan hukum Tanda Tangan Elektronik dan segel elektronik dalam suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik masih dapat divalidasi meskipun masa berlaku Sertifikat Elektroniknya habis.

Fungsi Tanda Tangan Elektronik antara lain:

1. TTE menggantikan fungsi tanda tangan basah pada dokumen elektronik karena tanda tangan basah tidak dapat memberikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik.
2. TTE merupakan pemungkin terselenggaranya sistem perkantoran pemerintah dan swasta tanpa kertas.
3. TTE dibuat menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia.
4. Implementasi TTE telah dilindungi oleh UU ITE Pasal 11 sejak tahun 2008. 
5. Dipercaya oleh Swasta, Pemerintah, dan Sistem Peradilan Nasional.

---

KOMINFO stands for the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia which is responsible for the formulation and implementation of regulatory policies related to communication and information technology in the country. Its main objective is to ensure that the use of information and communication technology in Indonesia is safe, reliable and accessible to everyone.

Now the Certificate Authority (CA) is present as a national pioneer in administering electronic certification which is directly managed by the Directorate of Informatics Application Governance, Ministry of Communication and Informatics. CA aims to provide electronic certification services including digital signature services that are efficient, reliable and practical for the digital ecosystem in Indonesia, especially for ecosystems in the financial industry and e-commerce transactions.

With the existence of CA, it is hoped that all people, including online MSMEs and Indonesian technology companies, can make more optimal use of their digitalization business because CA is here to create national security and increase the trust of the Indonesian people in using financial transactions and agreements in the digital world. In addition to a sense of security and trust, CA exists as an effort and a strategic step to protect the use of online transactions from fraud and data falsification.

In Indonesia, digital signatures are regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This Act provides the legal framework for digital signatures in the country, and recognizes electronic certificates issued by accredited certification authorities as valid proof of the authenticity and integrity of electronic documents.

CA is responsible for accrediting certification authorities in Indonesia. These certification authorities issue electronic certificates that are used to verify digital signatures of individuals and organizations. CA also manages a database of accredited certification authorities in Indonesia.

Indonesian CA adheres to the principle of one parent and is required to obtain recognition from the Minister with the parent company of the parent CA organized by the Minister. Indonesian CA must obtain an assessment from an accredited CA certification body.

Main CA or Main Electronic Certificate Authority is Certification Authority (CA) which is the parent for Indonesian CA. The Main CA is formed and implemented in accordance with Government Regulation No 71 of 2019 which adheres to a single parent system and is administered by the Ministry of Communication and Informatics.

What is CA, Electronic Certificate and Electronic Signature?

• Certification Authority (CA) is a legal entity that functions as a trusted party, which provides and audits Electronic Certificates.
• Electronic Certificate is an Electronic Signature and identity that shows the legal subject status of the parties in an Electronic Transaction issued by an Electronic Certification Operator.
• Electronic Signature is a signature consisting of Electronic Information that is attached to, associated with, or related to other Electronic Information that is used as a means of verification and authentication.

In short, CA plays an important role in regulating digital signatures and electronic certificates in Indonesia. It accredits certification authorities and oversees the implementation of electronic signatures and certificates in accordance with country legal frameworks.

Explanation of Electronic Certificates Article 51 PP No. 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transaction.

1. CA are required to have Electronic Certificates.
2. Electronic System Users may use Electronic Certificates in Electronic Transactions.
3. To have an Electronic Certificate, CA and Electronic System Users must apply for the Indonesian CA.
4. If necessary, the Ministry or Institution may require Electronic System Users to use Electronic Certificates in Electronic Transactions.

Services for Organizing Electronic Certification include:

1. Electronic Signature is a signature consisting of Electronic Information that is attached to, associated with or related to other Electronic Information issued by Certificate Authority (CA).
2. Electronic seals are Electronic Signatures used by Business Entities or Agencies to guarantee the authenticity and integrity of an Electronic Information and/or Electronic Document.
3. Electronic time markers are markers that bind time and date with Electronic Information and/or Electronic Documents using a reliable method.
4. Registered electronic delivery service is a service that provides delivery of Electronic Information and/or Electronic Documents and provides evidence regarding the delivery of Electronic Information and/or Electronic Documents and protects Electronic Information and/or Electronic Documents sent from risks of loss, theft, damage or alteration invalid.
5. Website authentication is a service that identifies the website owner and associates the website to a Person or Business Entity who accepts the website’s Electronic Certificate using a reliable method.
6. Preservation of Electronic Signatures and/or electronic seals is a service that ensures the legal force of Electronic Signatures and electronic seals in an Electronic Information and/or Electronic Document can still be validated even though the validity period of the Electronic Certificate has expired.

Electronic Signature functions include:

a. Electronic Signature replaces the function of wet signatures on electronic documents because wet signatures cannot give legal force to electronic documents.

b. Electronic Signature is an enabler for the implementation of paperless government and private office systems.

c. Electronic Signature is made using Electronic Certificates issued by Indonesian Certificate Authority (CA).

d. The implementation of Electronic Signature has been protected by Article 11 of the ITE Law since 2008.

e. Trusted by the Private, Government, and National Justice System.